S Social Media

img

Gubernur Sulawesi Tenggara Resmikan Lembaga yang Menangani Pengaduan Masyarakat

img
, article

Kendari,   18   Agustus   2014 - Pusat   Layanan   Aduan   dan   Informasi   Pembangunan   (PLANNING) BAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi hari ini diluncurkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam S.E M.Si di Hotel Clarion Kota Kendari. Lembaga yang berfungsi untuk melayani pengaduan masyarakat dan permohonan informasi ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dalam program  bantuan  teknis  bertema  “Peningkatan  Efisiensi,  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pelayanan Publik melalui Pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan  Uni  Eropa,  Ibu  Marja  Daffern  dan  Ibu  Novianty  Manurung,  Direktur  Senior  B_Trust Ir. Siswanda HS MPM beserta jajarannya,     Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, para kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Perwakilan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, tokoh-tokoh masyarakat dan media massa.

 

Dalam sambutannya, Direktur Senior B_Trust, Siswanda mengatakan bahwa PLANNING BAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama B_Trust melalui berbagai proses diantaranya: diskusi kelompok terfokus (FGD), lokakarya, studi literatur bahkan studi banding ke daerah yang telah lebih dulu membentuk dan menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh B_Trust dengan dukungan penuh dari Uni Eropa. "PLANNING BAHTERAMAS Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan wujud dari komitmen kami bersama Uni Eropa dan terutama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penanganan pengaduan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik", tegasnya.

 

Senada dengan itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Nur Alam S.E. M.Si, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkomitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara. "Dengan diresmikannya lembaga yang menangani pengaduan masyarakat dan permohonan informasi ini menunjukan komitmen dan perhatian kami terhadap masyarakat Provinsi Sulawesi

 

Tenggara". Gubernur juga menginginkan agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan pengaduan masyarakat. "Saya juga berharap, terobosan ini dapat diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota", lanjutnya.

 

Perwakilan  dari  Uni  Eropa,  Ibu  Novianty  Manurung  menyampaikan  apresiasi  kepada  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar good governance dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama semua unsur masyarakat. "Kami berharap kedepan inovasi ini juga dapat dikembangkan di kabupaten/kota, sehingga cita-cita untuk mewujudkan visi Bahteramas (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) dapat tercapai". Menurutnya, Uni Eropa telah bekerjasama   dengan   B_Trust   sejak   tahun   2009   untuk   memberikan   bantuan   teknis   kepada

 

11 pemerintah daerah di Indonesia sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi menuju peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meresmikan website Pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh PLANNING BAHTERAMAS yang dapat diakses oleh masyarakat di alamat www.planning.bappedasultra.go.id. Pada kesempatan tersebut pula, Gubernur secara simbolis menuliskan pengaduan pertama di website sebagai tanda mulai beroperasinya website PLANNING BAHTERA MAS. Masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduannya melalui sms ke 08114097500.

 

Setelah selesai acara peresmian PLANNING BAHTERAMAS, rangkaian kegiatan diakhiri dengan lokakarya pengaduan masyarakat.  Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara dan B_Trust. Tujuan dari dilaksanakannya lokakarya ini adalah menyamakan persepsi bersama tentang pentingnya sistem penanganan  pengaduan  masyarakat  sebagai  mekanisme  checks  and  balances  untuk  melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.